Hasil Pencarian (816)
SOP LAYANAN PENCETAKAN APOSTILLE
W.8.OT.02.02-53
SOP Pencetakan Apostille adalah tata cara legalisasi dokumen publik agar sah digunakan di negara asing melalui penerbitan sertifikat tunggal oleh Kementerian Hukum (Ditjen AHU). Prosedur ini wajib diajukan secara daring dan dicetak fisiknya.
PERMOHONAN HAK AKSES API DATA TERTUTUP
SEK-OT.02.02-232
Prosedur permohonan hak akses API untuk data dengan kategori risiko tertutup
PERMOHONAN HAK AKSES API DATA TERBATAS
SEK-OT.02.02-231
Prosedur permohonan hak akses API untuk data dengan kategori risiko terbatas
PERMOHONAN AKUN SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN PEMERINTAH
SEK-OT.02.02-230
Prosedur permohonan dan pembuatan akun Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP)
PERENCANAAN DATA
SEK-OT.02.02-229
Prosedur perencanaan data sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden No. 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Perencanaan data merupakan bagian dari penyelenggaraan Satu Data Indonesia di lingkungan Kementerian Hukum
PENYELENGGARAAN FORUM SATU DATA INDONESIA
SEK-OT.02.02-228
Prosedur penyelenggaraan forum Satu Data Indonesia di lingkungan Kementerian Hukum yang dirumuskan berdasarkan ketentuan dari Pedoman Penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia yang diterbitkan oleh Bappenas
PENYEBARLUASAN DATA
SEK-OT.02.02-227
Prosedur penyebarluasan data sebagaimana didefinisikan oleh Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Penyebarluasan data merupakan salah satu bagian dari penyelenggaraan Satu Data Indonesia di lingkungan Kementerian Hukum.
PENGUSULAN KODE REFERENSI ATAU DATA INDUK
SEK-OT.02.02-226
Prosedur pengusulan penggunaan dan penerapan kode referensi atau data induk terhadap data Kementerian Hukum sesuai dengan ketentuan Satu Data Indonesia
PENGUSULAN DATA PRIORITAS DAN/ATAU DAFTAR DATA
SEK-OT.02.02-225
Prosedur pengusulan dan penyusunan data, termasuk data prioritas, untuk dicantumkan ke dalam daftar data Kementerian Hukum. Pencantuman data ke dalam daftar data Kementerian ditujukan untuk memperlancar proses berbagi pakai data antar instansi sebagaimana diamanatkan Satu Data Indonesia.
PENGUMPULAN DATA
SEK-OT.02.02-224
Prosedur pengumpulan data sebagaimana didefinisikan oleh Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Pengumpulan data merupakan bagian dari penyelenggaraan Satu Data Indonesia di lingkungan Kementerian Hukum