Hasil Pencarian (816)
Loket Pelayanan Kekayaan Intelektual Secara Langsung
W.11-UM.01.01-2731
SOP ini mengatur tata cara pelaksanaan pelayanan kekayaan intelektual secara langsung (tatap muka) kepada masyarakat, pemohon, dan pemangku kepentingan. Pelayanan meliputi penerimaan pengguna layanan, identifikasi kebutuhan konsultasi, pemberian informasi terkait jenis, persyaratan, prosedur, dan mekanisme permohonan kekayaan intelektual, konsultasi dan pendampingan, serta penyampaian solusi atau tindak lanjut atas permasalahan yang dihadapi pengguna layanan. SOP ini bertujuan untuk memastikan pelayanan kekayaan intelektual terlaksana secara efektif, transparan, responsif, tertib, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Loket Virtual Kekayaan Intelektual
W.11-5984.TI.03.01 Tahun 2024
SOP ini mengatur tata cara pelaksanaan layanan konsultasi dan pemberian informasi kekayaan intelektual melalui loket virtual, mulai dari penerimaan permohonan konsultasi, identifikasi kebutuhan pengguna layanan, pelaksanaan konsultasi oleh petugas, penyampaian informasi dan solusi, hingga pencatatan serta dokumentasi hasil layanan guna mewujudkan pelayanan publik yang mudah diakses, efektif, transparan, dan akuntabel.
LAYANAN LAPORAN BULANAN WARMERKING NOTARIS
W14.OT.02.02-2010
LAYANAN LAPORAN BULANAN WARMERKING NOTARIS
LAYANAN LAPORAN BULANAN LEGALISASI NOTARIS
W14.OT.02.02-2008
LAYANAN LAPORAN BULANAN LEGALISASI NOTARIS
LAYANAN LAPORAN PENGADUAN APLIKASI OLEH NOTARIS
W14.OT.02.02-2006
LAYANAN LAPORAN PENGADUAN APLIKASI OLEH NOTARIS
Permohonan Mediasi Pelanggaran Kekayaan Intelektual
W14.OT.02.02-7523
Permohonan Mediasi Pelanggaran Kekayaan Intelektual
Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota
W14.PP.04.02- 8871
Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota