Hasil Pencarian (816)
Harmonisasi Perancangan Peraturan Daerah
W.32.OT.02.02-73
SOP Terkait Dengan Pelaksaan Kegiatan Harmonisasi Perancangan Peraturan Daerah
Bantuan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan RIau
W.32.OT.02.02-59
Alur Pencairan Anggaran Bantuan Hukum
Satuan Kerja Keamanan dan Ketertiban
W1.OT.02.02- 86
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik maka proses penyelarasan Peraturan Menteri di lingkungan Kanwil Kemenkumham Aceh akan terhambat
Evaluasi dan Pelaporan Intelijen Keimigrasian
W1.OT.02.02- 86
Evaluasi dan Pelaporan Intelijen Keimigrasian dilaksanakan untuk penguatan UPT di lingkungan Kanwil Kemenkumham Aceh menuju WBK dan WBBM
Verifikasi Permohonan Bantuan Hukum
W1.OT.02.02- 86
SOP Verifikasi Permohonan Bantuan Hukum apabila tidak dijalankan dengan baik maka verifikasi tidak dapat berjalan dengan lancar
Tahapan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah
W.10-OT.02.02-
Fasilitasi Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah & Rancangan Peraturan Kepala Daerah
Loket Pelayanan Kekayaan Intelektual Secara Langsung
W.10-OT.02.02-79
Menerangkan layanan Kekayaan Intelektual
Pelaksanaan Pelayanan Komunikasi Masyarakat
W1 0.OT.02.02-21
Meenerangkan proses pelaksanaan layanan komunikasi masyarakat