Pencarian SOP
Masukkan kata kunci atau gunakan filter untuk mencari SOP
Hanya SOP yang telah dipublikasikan yang ditampilkan.
Hasil Pencarian (3544)
SOP PENANGANAN PENGADUAN PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM
W21-OT.02.02 -1400
Standar Operasional Prosedur Penanganan Pengaduan Pelaksanaan Bantuan Hukum terhadap adanya dugaan Pelanggaran atau penyimpangan penyaluran dana bantuan hukum
SOP PENGANGKATAN CPNS
W21.OT.02.02-266
SOP Pengangkatan CPNS adalah proses menjadi Pegawai Negeri Sipil setelah menjalani masa percobaan sebagai CPNS
SOP PENERBITAN SURAT IZIN BELAJAR
W21.OT.02.02-258
SOP Izin Belajar adalah persetujuan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan lanjutan dengan biaya sendiri tanpa meninggalkan tugas kerja
SOP PENCANTUMAN GELAR
W.21.OT.02.02-254
Pencantuman gelar adalah proses pengakuan dan pencatatan resmi bagi Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara yang telah memperoleh gelar akademik
SOP REKONSILIASI DATA PEMBAYARAN BANTUAN HUKUM
W21-OT.02.02 -1400
Standar Operasional Prosedur Rekonsiliasi Data Pembayaran Bantuan Hukum dengan Pemerintah Daerah yang menganggarkan bantuan hukum dari APBD dalam rangka memitigasi duplikasi pembayaran anggaran bantuan hukum.
SOP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
W.21.OT.02.02-253
SOP laporan hasil pemeriksaan adalah panduan langkah-langkah tertulis yang terstandardisasi untuk memastikan konsistensi kejelasan dan akuntabilitas dalam menyusun dan melaporkan hasil pemeriksaan
SOP IZIN PERCERAIAN GOLONGAN III
W.21.OT.02.02-252
SOP perceraian PNS melibatkan pengajuan izin perceraian secara berjenjang kepada atasan langsung
SOP PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM
W21-OT.02.02 -1400
Standar Operasional Prosedur pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program bantuan hukum di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat
SOP PERMOHONAN CUTI SELAIN CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA
W21-1582 OT.02.02 TAHUN 2025
SOP Cuti selain CLTN adalah hak bagi Pegawai untuk mengambil cuti yang terdiri dari beberapa jenis seperti cuti tahunan cuti besar cuti sakit cuti melahirkan dan cuti karena alasan penting
SOP PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM
W21-OT.02.02 -1400
Standar Operasional Prosedur Penyaluran Dana Bantuan Hukum kepada Organisasi Pemberi Bantuan Hukum Terakreditasi yang telah melaksanakan program bantuan hukum di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat