Pencarian SOP
Masukkan kata kunci atau gunakan filter untuk mencari SOP
Hanya SOP yang telah dipublikasikan yang ditampilkan.
Hasil Pencarian (3544)
SOP Akreditasi Pemberi Bantuan Hukum (PBH) Baru
W.20 - 331.OT.02.02 Tahun 2026
SOP Akreditasi Pemberi Bantuan Hukum (PBH) Baru
Verifikasi dan Akreditasi Pemberi Bantuan Hukum (PBH)
W.20 - 334.OT.02.02 Tahun 2026
Verifikasi dan Akreditasi Pemberi Bantuan Hukum (PBH)
SOP Re-Akreditasi Pemberi Bantuan Hukum (PBH)
W.20 - 327. OT.02.02 Tahun 2026
SOP Re-Akreditasi Pemberi Bantuan Hukum (PBH)
Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi Kinerja Pemberi Bantuan Hukum (PBH) oleh Panwasda
W.20 - 332 OT.02.02 Tahun 2026
Monev dilarang menerima akomodasi, transportasi, atau gratifikasi dalam bentuk apa pun dari PBH yang diperiksa.
Pengawasan Lapangan dan Uji Petik Kualitas Layanan Bantuan Hukum pada Lapas / Rutan.
W.20 328 - OT.02.02 Tahun 2026
Pengawasan Lapangan dan Uji Petik Kualitas Layanan Bantuan Hukum pada Lapas / Rutan.
Pengawasan Lapangan dan Uji Petik Kualitas Layanan ke Kediaman Penerima Bantuan Hukum
W.20 - 329- OT.02.02 Tahun 2026
Pengawasan Lapangan dan Uji Petik Kualitas Layanan ke Kediaman Penerima Bantuan Hukum
Pelaksanaan Pengawasan Insidental (Khusus/Sidak) terhadap Organisasi Bantuan Hukum (OBH).
W.20 - 338 .OT.02.02 Tahun 2026
1. Dilarang membocorkan rencana kunjungan, tanggal, dan nama OBH sasaran kepada pihak luar. 2. Dilarang menunda pemeriksaan berkas asli. Jika OBH tidak dapat menunjukkan berkas asli, hal tersebut langsung dicatat sebagai pelanggaran berat.
Mekanisme Pencairan Berkas PPK & Bendahara
W.20 - 333 . OT.02.02 Tahun 2026
1. Jika tidak diproses sesuai batas waktu berlaku panwasda dapat menolak/membatalkan permohonan 2. Jika dokumen yang dilampirkan tidak valid admin verifikator dapat membatalkan permohonan3. PPK dilarang menyetujui dokumen jika tanda tangan pada berkas BAST pindaian buram atau tidak identik dengan spesimen.4. Bendahara dilarang memproses SPM jika terdapat perbedaan data nama bank atau nomor rekening antara SPM dan data master di sistem.
PENUGASAN PEGAWAI KANTOR WILAYAH PADA TIM LINTAS KERJA
W.19-249.OT.02.02 TAHUN 2026
SOP ini mengatur tata cara penunjukan, penugasan, pelaksanaan tugas, pelaporan serta evaluasi pegawai yang ditugaskan untuk menjadi anggota atau perwakilan Kanwil dalam tim kerjayang melibatkan instansi pemerintah, lembaga atau organisasi.