Pencarian SOP
Masukkan kata kunci atau gunakan filter untuk mencari SOP
Hanya SOP yang telah dipublikasikan yang ditampilkan.
Hasil Pencarian (3544)
PEMBINAAN LEMBAGA PUBLIK BERBASIS HAM (P2HAM)
W.32.OT.02.02-54
PEDOMAN TEKNIS PEMBINAAN LEMBAGA PUBLIK BERBASIS HAM (P2HAM)
PENILAIAN MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM
W. 32.OT.02.02 - 47
PEDOMAN TEKNIS PENILAIAN MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM
PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL
W.32.OT.02.02-41
PEDOMAN ADMINISTRATIF PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL
ANALISIS EVALUASI KEBIJAKAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DI WILAYAH
W.32.OT.02.02 - 48
PEDOMAN TEKNIS ANALISIS EVALUASI KEBIJAKAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DI WILAYAH
DISEMINASI HASIL ANALISIS STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM DAN HAM DI WILAYAH
W.32.OT.02.02 - 44
PEDOMAN TEKNIS DISEMINASI HASIL ANALISIS STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM DAN HAM DI WILAYAH
FASILITASI PELAKSANAAN STRATEGI NASIONAL BISNIS DAN HAM
W.32.OT.02.02-53
PEDOMAN TEKNIS FASILITASIMPELAKSANAAN NASIONAL BISNIS DAN HAM
FASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERPERSPEKTIF HAM DI WILAYAH
W.32.OT.02.02-58
PEDOMAN TEKNIS FASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERPERSPEKTIF HAM DI WILAYAH
SOP Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian
IMI-984.GR.01.01 Tahun 2024
Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian
SOP PENYELIDIKAN INTELIJEN KEIMIGRASIAN DI KANTOR WILAYAH
IMI-0621.GR.04.01 TAHUN 2022
SOP mengenai penyelidikan inteljen keimigrasian melalui rencana kegiatan penyelidikan intelijen keimigrasian meliputi: -merumusan unsur utama keterangan (UUK) yaitu menetapkan sasaran berdasarkan kebutuhan pengguna/pimpinan dengan memperhatikan situasi dan kondisi aktual; -menganalisa sasaran yaitu untuk mengetahui rintangan/hambatan atau fasilitas yang dapat didayagunakan; -menganalisa tugas yaitu untuk menentukan data, sumber, metode, waktu, media pelaporan dan strategi; -menyusun rencana penugasan dan penjabaran tugas yang meliputi: waktu, personel, teknik, taktik, logistik, peralatan khusus, anggaran dan pembagian tugas; dan melakukan pengawasan terhadap adanya potensi gangguan
Pengusulan Satker Berpredikat WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
HH.06.02.03
SOP ini digunakan sebagai pedoman dalam pengusulan satker berpredikat WBK/WBBM di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM