Pencarian SOP
Masukkan kata kunci atau gunakan filter untuk mencari SOP
Hanya SOP yang telah dipublikasikan yang ditampilkan.
Hasil Pencarian (3544)
PENYUSUNAN PAGU INDIKATIF
W.5-OT.01.02-6
Mengatur tahapan penyusunan usulan RKA-KL Pagu Indikatif mulai dari pengumpulan dan pengompilasian data dukung, pemeriksaan dan persetujuan, hingga penyampaian usulan kepada Sekretariat Jenderal.
Penyusunan Perjanjian Kinerja
W.5-OT.01.02-4
Mengatur tahapan penyusunan Perjanjian Kinerja, mulai dari penerimaan permintaan, penyusunan dan cascading Perjanjian Kinerja, pemeriksaan hasil penyusunan, hingga persetujuan dan penandatanganan oleh Kepala Kantor Wilayah.
Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)
W.5-OT.01.02-3
Pedoman yang mengatur alur perumusan dokumen perencanaan lima tahunan, mulai dari penerimaan arahan pusat, penyusunan draf oleh tim kerja lintas divisi, koreksi dan reviu berjenjang, hingga pengesahan final oleh pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan program kerja.
PELAKSANAAN ANALISIS IMPLEMENTASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN (AIEK) DI WILAYAH
W.5-OT.02.02-40
Pedoman penyusunan kajian kebijakan berbasis bukti di Kanwil Kemenkum Jambi, mencakup penentuan objek, pengumpulan data, penyusunan policy brief, hingga pelaporan ke BSK Hukum.
PENGELOLAAN DOKUMEN HUKUM JDIH KANWIL KEMENKUM JAMBI
W.5-OT.02.02-42
Mengatur pengelolaan dokumen hukum JDIH mulai dari pengolahan dan penginputan hingga verifikasi dan publikasi pada website JDIH.
PERMOHONAN DAN PENCAIRAN BANTUAN HUKUM NON LITIGASI MELALUI APLIKASI SIDBANKUM
W.5-OT.02.02-39
Alur pengajuan pelaksanaan dan pemrosesan pencairan dana bantuan hukum non-litigasi via SIDBANKUM, mulai dari verifikasi berkas oleh Panwasda, pembuatan berita acara, pemrosesan dokumen keuangan, hingga penerbitan SP2D dan penyaluran dana.
PERMOHONAN DAN PENCAIRAN BANTUAN HUKUM LITIGASI
W.5-OT.02.02-38
Pedoman operasional terstruktur yang mengatur alur pengajuan pelaksanaan hingga pencairan dana bantuan hukum jalur litigasi.
PENYULUHAN HUKUM
W.5-OT.02.02-37
Pedoman dalam mengelola, merencanakan, dan menyelenggarakan kegiatan penyebarluasan informasi atau edukasi hukum kepada masyarakat. Tujuannya adalah untuk memastikan kegiatan penyuluhan terlaksana secara terstruktur, maksimal, dan selaras dengan sistem penyuluhan hukum nasional serta pedoman BPHN.
PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM
W.5-OT.02.02-36
Alur pengawasan kinerja bantuan hukum, mulai dari penyiapan berkas administrasi oleh Panwasda, kunjungan wawancara ke penerima dan lembaga bantuan hukum, analisis data hasil monitoring via e-Monev, hingga penyusunan laporan pengawasan resmi.
ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM PERATURAN DAERAH
W.5-OT.02.02-41
Pedoman operasional tata cara pelaksanaan peninjauan, analisis, dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah (Perda) yang berlaku.