Standar Operasional Prosedur
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur
Harmonisasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan (Daerah)
Tgl Efektif: 10 June 2024
Metadata SOP
| Nomor SOP | NOMOR PPE. 1259.PP.02 TAHUN 2024 |
|---|---|
| Judul | Harmonisasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan (Daerah) |
| Deskripsi | Pembentukan Peraturan Perundang-undangan secara keseluruhan harus melalui 6 (enam) tahapan yaitu: (i) perencanaan; (ii) penyusunan; (iii) pembahasan (hanya untuk Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Daerah); (iv) pengesahan atau penetapan; (v) pengundangan; dan (vi) pemaltauan dan peninjauan. Sementara itu proses Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan secara materiil harus dilaksaaakan di semua tahapan Standar Operasional Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan dimaksudkan sebagai ketentuan baku dan rinci dalam setiap langkah atau prosedur yarrg digunakan dalam proses Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan sehingga menjadi panduan bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Pemrakarsa dari Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan proses Harmonisasi Rancangan Peraturan Daera-h dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah. |
| Tgl Pembuatan | 30 November 2024 |
| Tgl Revisi | 2024-06-10 00:00:00 |
| Tgl Efektif | 10 June 2024 |
| Nama Pengesah | Asep Nana Mulyana |
| Jabatan Pengesah | Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan |
| Jenis SOP | teknis |