Hasil Pencarian (816)
PENYUSUNAN USULAN LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT
W.20 -411.OT.02.02 Tahun 2020
PENYUSUNAN USULAN LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT
PENYUSUNAN PENGEMBALIAN BARANG SITAAN DAN BARANG RAMPASAN NEGARA
W.20 -412.OT.02.02 Tahun 2020
PENYUSUNAN PENGEMBALIAN BARANG SITAAN DAN BARANG RAMPASAN NEGARA
PENYUSUNAN PELAKSANAAN SATGAS KAMTIB
W.20 -413.OT.02.02 Tahun 2020
PENYUSUNAN PELAKSANAAN SATGAS KAMTIB
PENGENDALIAN HIV DAN AIDS BAGI NARAPIDANA DAN TAHANAN
W.20.OT.02.02-8137
PENGENDALIAN HIV DAN AIDS BAGI NARAPIDANA DAN TAHANAN
PELAKSANAAN DAN PELAPORAN KEGIATAN PENGGELEDAHAN SATGAS KAMTIB
W.20-416.OT.02.02 Tahun 2020
PELAKSANAAN DAN PELAPORAN KEGIATAN PENGGELEDAHAN SATGAS KAMTIB
MEMVERIFIKASI USULAN HAK INTEGRASI NARAPIDANA PADA SDP ONLINE
W.20 -430.OT.02.02 Tahun 2020
MEMVERIFIKASI USULAN HAK INTEGRASI NARAPIDANA PADA SDP ONLINE
VERIFIKASI BERKAS REMISI SECARA ONLINE
W.20-423.OT.02.02 Tahun 2020
VERIFIKASI BERKAS REMISI SECARA ONLINE
PELAPORAN LAYANAN REHABILITASI NARKOTIKA DI UPT PENYELENGGARA REHABILITASI
W.20- 767 .OT.02.02 Tahun 2022
PELAPORAN LAYANAN REHABILITASI NARKOTIKA DI UPT PENYELENGGARA REHABILITASI
Harmonisasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan (Daerah)
NOMOR PPE. 1259.PP.02 TAHUN 2024
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan secara keseluruhan harus melalui 6 (enam) tahapan yaitu: (i) perencanaan; (ii) penyusunan; (iii) pembahasan (hanya untuk Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Daerah); (iv) pengesahan atau penetapan; (v) pengundangan; dan (vi) pemaltauan dan peninjauan. Sementara itu proses Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan secara materiil harus dilaksaaakan di semua tahapan Standar Operasional Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan dimaksudkan sebagai ketentuan baku dan rinci dalam setiap langkah atau prosedur yarrg digunakan dalam proses Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan sehingga menjadi panduan bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Pemrakarsa dari Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan proses Harmonisasi Rancangan Peraturan Daera-h dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah.
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN ANALISIS IMPLEMENTASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN DI WILAYAH TAHUN 2024
NOMOR : PPH-04.PR.01.03 TAHUN 2024
Penyusunan pedoman analisis di wilayah bertujuan untuk menyediakan pedoman yang mudah untuk digunakan dan dioperasikan oleh para pelaksana di wilayah dan memastikan keseragaman pelaksanaan kegiatan analisis di setiap wilayah, beserta luarannya.