Menu

Pencarian SOP

Menampilkan hasil berdasarkan filter

Hanya SOP yang telah dipublikasikan yang ditampilkan.

Filter Aktif: Jenis: Teknis

Hasil Pencarian (816)

hasil
PENYUSUNAN USULAN LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

W.20 -411.OT.02.02 Tahun 2020

PENYUSUNAN USULAN LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Kanwil Bali 02 Dec 2024
PENYUSUNAN PENGEMBALIAN BARANG SITAAN DAN BARANG RAMPASAN NEGARA

W.20 -412.OT.02.02 Tahun 2020

PENYUSUNAN PENGEMBALIAN BARANG SITAAN DAN BARANG RAMPASAN NEGARA

Kanwil Bali 02 Dec 2024
PENYUSUNAN PELAKSANAAN SATGAS KAMTIB

W.20 -413.OT.02.02 Tahun 2020

PENYUSUNAN PELAKSANAAN SATGAS KAMTIB

Kanwil Bali 02 Dec 2024
PENGENDALIAN HIV DAN AIDS BAGI NARAPIDANA DAN TAHANAN

W.20.OT.02.02-8137

PENGENDALIAN HIV DAN AIDS BAGI NARAPIDANA DAN TAHANAN

Kanwil Bali 02 Dec 2024
PELAKSANAAN DAN PELAPORAN KEGIATAN PENGGELEDAHAN SATGAS KAMTIB

W.20-416.OT.02.02 Tahun 2020

PELAKSANAAN DAN PELAPORAN KEGIATAN PENGGELEDAHAN SATGAS KAMTIB

Kanwil Bali 02 Dec 2024
MEMVERIFIKASI USULAN HAK INTEGRASI NARAPIDANA PADA SDP ONLINE

W.20 -430.OT.02.02 Tahun 2020

MEMVERIFIKASI USULAN HAK INTEGRASI NARAPIDANA PADA SDP ONLINE

Kanwil Bali 02 Dec 2024
VERIFIKASI BERKAS REMISI SECARA ONLINE

W.20-423.OT.02.02 Tahun 2020

VERIFIKASI BERKAS REMISI SECARA ONLINE

Kanwil Bali 02 Dec 2024
PELAPORAN LAYANAN REHABILITASI NARKOTIKA DI UPT PENYELENGGARA REHABILITASI

W.20- 767 .OT.02.02 Tahun 2022

PELAPORAN LAYANAN REHABILITASI NARKOTIKA DI UPT PENYELENGGARA REHABILITASI

Kanwil Bali 02 Dec 2024
Harmonisasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan (Daerah)

NOMOR PPE. 1259.PP.02 TAHUN 2024

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan secara keseluruhan harus melalui 6 (enam) tahapan yaitu: (i) perencanaan; (ii) penyusunan; (iii) pembahasan (hanya untuk Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Daerah); (iv) pengesahan atau penetapan; (v) pengundangan; dan (vi) pemaltauan dan peninjauan. Sementara itu proses Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan secara materiil harus dilaksaaakan di semua tahapan Standar Operasional Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan dimaksudkan sebagai ketentuan baku dan rinci dalam setiap langkah atau prosedur yarrg digunakan dalam proses Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan sehingga menjadi panduan bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Pemrakarsa dari Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan proses Harmonisasi Rancangan Peraturan Daera-h dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah.

Kanwil Jawa Timur 30 Nov 2024
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN ANALISIS IMPLEMENTASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN DI WILAYAH TAHUN 2024

NOMOR : PPH-04.PR.01.03 TAHUN 2024

Penyusunan pedoman analisis di wilayah bertujuan untuk menyediakan pedoman yang mudah untuk digunakan dan dioperasikan oleh para pelaksana di wilayah dan memastikan keseragaman pelaksanaan kegiatan analisis di setiap wilayah, beserta luarannya.

Kanwil Jawa Timur 29 Nov 2024
Filter Pencarian
Reset