Menu

Pencarian SOP

Menampilkan hasil berdasarkan filter

Hanya SOP yang telah dipublikasikan yang ditampilkan.

Filter Aktif: Kategori: Pusat

Hasil Pencarian (1350)

hasil
Penerbitan Keputusan Hukuman Disiplin Tingkat Berat

SEK-OT.02.02-583

Menerangkan prosedur Penerbitan Keputusan Hukuman Disiplin Tingkat Berat bagi pegawai Kementerian Hukum yang terbukti melakukan pelanggaran berat

Sekretariat Jenderal - Biro Sumber Daya Manusia 16 Nov 2026
PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI KEMENTERIAN HUKUM

SEK-OT.02.02-631

Menerangkan prosedur pelaksanaan pembayaran tunjangan kinerja pegawai Kementerian Hukum

Sekretariat Jenderal - Biro Keuangan 15 Nov 2026
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

SDM-13.OT.02.02 TAHUN 2025

SOP ini merupakan pedoman pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPSDM Hukum yang meliputi pengumpulan, pengolahan, verifikasi, analisis, dan penyajian data capaian kinerja serta realisasi anggaran berdasarkan target yang telah ditetapkan, guna menyajikan informasi kinerja yang akurat, transparan, dan akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta pencapaian sasaran strategis organisasi.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum - Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum 11 Nov 2026
PENGUMPULAN DATA KINERJA

SDM-12.OT.02.02 TAHUN 2025

SOP ini merupakan pedoman pelaksanaan pengumpulan, penghimpunan, verifikasi, dan validasi data kinerja dari seluruh unit kerja di lingkungan BPSDM Hukum untuk memastikan data yang disampaikan akurat, lengkap, konsisten, dan tepat waktu sebagai dasar penyusunan laporan kinerja, monitoring dan evaluasi, serta pengambilan keputusan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja organisasi.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum - Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum 11 Nov 2026
MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI

SDM-22.OT.02.02 TAHUN 2025

SOP ini merupakan pedoman pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap realisasi Rencana Aksi Perjanjian Kinerja BPSDM Hukum secara berkala untuk memastikan kesesuaian antara target dan capaian kinerja, mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan kegiatan, serta merumuskan langkah tindak lanjut dan rekomendasi perbaikan guna mendorong pencapaian target kinerja organisasi secara efektif, terukur, dan akuntabel.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum - Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum 11 Nov 2026
PELAPORAN KINERJA PADA APLIKASI SMART DJA, EMONEV BAPPENAS DAN E-PERFORMANCE

SDM-11.OT.02.02 TAHUN 2025

pedoman pelaksanaan penyusunan, pengumpulan, penginputan, pemutakhiran, dan pelaporan data capaian kinerja serta realisasi anggaran BPSDM Hukum melalui aplikasi SMART DJA, e-Monev Bappenas, dan e-Performance secara tepat waktu, akurat, dan akuntabel, guna memastikan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, realisasi anggaran, dan capaian kinerja serta mendukung monitoring dan evaluasi kinerja organisasi.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum - Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum 11 Nov 2026
REVISI ANGGARAN HALAMAN III DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)

SDM-133.OT.02.02 TAHUN 2022

Proses penyusunan, pengajuan, verifikasi, penyesuaian, dan pemutakhiran Rencana Penarikan Dana (RPD) berdasarkan kebutuhan pelaksanaan kegiatan dan ketersediaan anggaran pada masing-masing satuan kerja. Revisi RPD meliputi penyesuaian rencana penarikan dana bulanan dan/atau triwulanan berdasarkan jadwal pelaksanaan kegiatan, target penyerapan anggaran, rencana pengadaan barang/jasa, serta proyeksi kebutuhan pembayaran. Pelaksanaannya memperhatikan kesesuaian dengan DIPA, Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), target halaman III DIPA, pola penyerapan anggaran, dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan anggaran.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum - Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum 10 Nov 2026
REVISI ANGGARAN PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN (POK)

SDM-161.OT.02.02 TAHUN 2022

Proses pengajuan, verifikasi, pembahasan, dan penyelesaian revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) yang meliputi penyesuaian rincian kegiatan, komponen, subkomponen, akun belanja, volume, satuan, dan detail alokasi anggaran pada tingkat satuan kerja, termasuk pergeseran anggaran antar akun maupun antar komponen sesuai dengan batas kewenangan revisi. Proses revisi dilaksanakan dengan memperhatikan kesesuaian terhadap DIPA, RKA-K/L, Pagu Anggaran, Standar Biaya Masukan (SBM), Standar Biaya Keluaran (SBK), bagan akun standar (BAS), serta ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum - Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum 10 Nov 2026
REVISI ANGGARAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)

SDM-160.OT.02.02 TAHUN 2022

Proses pengajuan, pembahasan, penelaahan, dan penyelesaian revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang meliputi revisi anggaran pada tingkat satuan kerja maupun tingkat Kementerian/Lembaga, baik revisi administratif maupun revisi yang mengakibatkan perubahan anggaran, dalam rangka penyesuaian alokasi anggaran, perubahan rincian keluaran, pergeseran anggaran antarprogram, kegiatan, KRO, RO, komponen, subkomponen, dan akun belanja sesuai dengan kewenangan revisi serta ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perencanaan dan penganggaran, termasuk ketentuan revisi anggaran, standar biaya, dan kebijakan pelaksanaan anggaran yang berlaku.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum - Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum 10 Nov 2026
PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN KEMENTRIAN/LEMBAGA (RKA-K/L)

SDM-157.OT.02.02 TAHUN 2022

Proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) yang meliputi pengumpulan dan penelaahan usulan kebutuhan anggaran dari satuan kerja, penyusunan rencana kegiatan dan alokasi anggaran, serta penyesuaian terhadap prioritas pembangunan nasional, kebijakan penganggaran, Standar Biaya Masukan (SBM), Standar Biaya Keluaran (SBK), Standar Struktur Biaya (SSB), pagu anggaran, dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perencanaan dan penganggaran. Proses ini dilaksanakan melalui koordinasi, pembahasan, penelaahan, dan penyempurnaan dokumen RKA-K/L.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum - Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum 10 Nov 2026
Filter Pencarian
Reset