Pencarian SOP
Masukkan kata kunci atau gunakan filter untuk mencari SOP
Hanya SOP yang telah dipublikasikan yang ditampilkan.
Hasil Pencarian (3544)
PENYUSUNAN RKAK/L
W1.OT.02.02-175
merupakan pedoman yang mengatur tata cara penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran secara sistematis, terukur, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. SOP ini bertujuan untuk memastikan proses penyusunan RKA-K/L dilaksanakan secara efektif melalui koordinasi antarunit kerja, mulai dari pengumpulan usulan kebutuhan anggaran, verifikasi dan validasi data, penyelarasan dengan dokumen perencanaan, penyusunan rincian anggaran, hingga penetapan usulan RKA-K/L.
PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
W1.OT.02.02-170
Ruang lingkup SOP meliputi proses identifikasi regulasi dan kebijakan, pengumpulan data dan informasi, analisis kondisi organisasi dan lingkungan strategis, penyusunan rancangan Renstra, koordinasi dan konsultasi dengan unit terkait, pembahasan serta penyempurnaan dokumen, proses reviu dan persetujuan pimpinan, hingga penetapan dan pendistribusian dokumen Rencana Strategis sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan.
PENYUSUNAN RENCANA AKSI
W1.OT.02.02-172
SOP Penyusunan Rencana Aksi merupakan pedoman yang mengatur tata cara penyusunan rencana kegiatan secara sistematis, terstruktur, dan terukur sebagai tindak lanjut atas program, kebijakan, hasil evaluasi, rekomendasi, maupun target kinerja organisasi. SOP ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap rencana aksi disusun berdasarkan tujuan yang jelas, indikator kinerja yang terukur, jadwal pelaksanaan yang realistis, penanggung jawab yang ditetapkan, serta kebutuhan sumber daya yang sesuai.
PENGUMPULAN DATA KINERJA 2026
W1.OT.02.02-178
MERUPAKAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGUMPULAN DATA KINERJA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM ACEH TAHUN 2026 YANG SELANJUTNYA DIGUNAKAN UNTUK PENYUSUNAN LAPORAN DATA KINERJA
PERMOHONAN HAK AKSES API DATA TERTUTUP
SEK-OT.02.02-232
Prosedur permohonan hak akses API untuk data dengan kategori risiko tertutup
PERMOHONAN HAK AKSES API DATA TERBATAS
SEK-OT.02.02-231
Prosedur permohonan hak akses API untuk data dengan kategori risiko terbatas
PERMOHONAN AKUN SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN PEMERINTAH
SEK-OT.02.02-230
Prosedur permohonan dan pembuatan akun Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP)
PERENCANAAN DATA
SEK-OT.02.02-229
Prosedur perencanaan data sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden No. 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Perencanaan data merupakan bagian dari penyelenggaraan Satu Data Indonesia di lingkungan Kementerian Hukum
PENYELENGGARAAN FORUM SATU DATA INDONESIA
SEK-OT.02.02-228
Prosedur penyelenggaraan forum Satu Data Indonesia di lingkungan Kementerian Hukum yang dirumuskan berdasarkan ketentuan dari Pedoman Penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia yang diterbitkan oleh Bappenas
PENYEBARLUASAN DATA
SEK-OT.02.02-227
Prosedur penyebarluasan data sebagaimana didefinisikan oleh Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Penyebarluasan data merupakan salah satu bagian dari penyelenggaraan Satu Data Indonesia di lingkungan Kementerian Hukum.