Pencarian SOP
Masukkan kata kunci atau gunakan filter untuk mencari SOP
Hanya SOP yang telah dipublikasikan yang ditampilkan.
Hasil Pencarian (3544)
PENGUSULAN KODE REFERENSI ATAU DATA INDUK
SEK-OT.02.02-226
Prosedur pengusulan penggunaan dan penerapan kode referensi atau data induk terhadap data Kementerian Hukum sesuai dengan ketentuan Satu Data Indonesia
PENGUSULAN DATA PRIORITAS DAN/ATAU DAFTAR DATA
SEK-OT.02.02-225
Prosedur pengusulan dan penyusunan data, termasuk data prioritas, untuk dicantumkan ke dalam daftar data Kementerian Hukum. Pencantuman data ke dalam daftar data Kementerian ditujukan untuk memperlancar proses berbagi pakai data antar instansi sebagaimana diamanatkan Satu Data Indonesia.
PENGUMPULAN DATA
SEK-OT.02.02-224
Prosedur pengumpulan data sebagaimana didefinisikan oleh Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Pengumpulan data merupakan bagian dari penyelenggaraan Satu Data Indonesia di lingkungan Kementerian Hukum
PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA
W1.OT.02.02-1029
SOP PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM ACEH
TINDAK LANJUT REKOMENDASI BPK
W1.OT.02.02-969
SOP TINDAK LANJUT REKOMENDASI BPK PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM ACEH
LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN
W1.OT.02.02-563
LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM ACEH
SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN
SEK-OT.02.02-233
Prosedur untuk Sistem Penghubung Layanan (SPL) di lingkungan Kementerian Hukum
Pengaduan Masyarakat
W.19.OT.02.02 - 493
Standar Operasional Prosedur ini mengatur tata cara penerimaan, pencatatan, verivikasi, tindaklanjut hingga penyelesaian pengaduan yang disampaikan oleh masyaraakat terkait pelayanan publik maupun dugaan pelanggaran di lingkungan kantor wilayah guna mewujudkan pelayanan yang transparan dan akuntabel.
Pelaksanaan Kerja Sama Antar Instansi
W.19.OT.02.02 - 566
SOP ini mengatur tata cara, prosedur dan tahapan pelaksanaan hubungan kerja sama atau kemitraan antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dengan instansi pemerintah maupun organisasi eksternal lainya guna kelancaran pelaksanaan tugas fungsi organisasi
PENGELOLAAN DATA RAHASIA DI DALAM SISTEM INTEGRASI SATU DATA KEMENTERIAN - OPSI INTERNAL
SEK-OT.02.02-223
Prosedur pengelolaan data dengan tingkat risiko rahasia/tertutup secara internal Kementerian Hukum, sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia