Pencarian SOP
Masukkan kata kunci atau gunakan filter untuk mencari SOP
Hanya SOP yang telah dipublikasikan yang ditampilkan.
Hasil Pencarian (3544)
SOP Usulan Kenaikan Kelas UPT
W12-52.OT.02.02
1. SOP Pembentukan Tim Evaluasi Kelembagaan 2. SOP Peninjauan Lapangan Evaluasi Kelembagaan
MEMVERIFIKASI USULAN HAK INTEGRASI NARAPIDANA PADA SDP ONLINE
W.20 -430.OT.02.02 Tahun 2020
MEMVERIFIKASI USULAN HAK INTEGRASI NARAPIDANA PADA SDP ONLINE
VERIFIKASI BERKAS REMISI SECARA ONLINE
W.20-423.OT.02.02 Tahun 2020
VERIFIKASI BERKAS REMISI SECARA ONLINE
PENYUSUNAN PAGU ANGGARAN
W12-48.OT.02.02
1. SOP Penyusunan RKA 2. SOP Penyusunan Pagu indikatif 3. SOP Penyusunan Pagu Alokatif 4. SOP Penyusunan Usulan DISBURSEMENT PLAN dan PROCUREMNT PLAN
PENYUSUNAN PAGU ALOKASI
W12-47.OT.02.02
1. SOP Penyusunan RKA 2. SOP Penyusunan Pagu indikatif 3. SOP Penyusunan Pagu Anggaran 4. SOP Penyusunan Usulan DISBURSEMENT PLAN dan PROCUREMNT PLAN
PELAPORAN LAYANAN REHABILITASI NARKOTIKA DI UPT PENYELENGGARA REHABILITASI
W.20- 767 .OT.02.02 Tahun 2022
PELAPORAN LAYANAN REHABILITASI NARKOTIKA DI UPT PENYELENGGARA REHABILITASI
PELAKSANAAN E-MONEV PENGUMPULAN CAPAIAN KINERJA
W.20-300 .OT.02.02 Tahun 2024
PELAKSANAAN E-MONEV PENGUMPULAN CAPAIAN KINERJA
Harmonisasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan (Daerah)
NOMOR PPE. 1259.PP.02 TAHUN 2024
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan secara keseluruhan harus melalui 6 (enam) tahapan yaitu: (i) perencanaan; (ii) penyusunan; (iii) pembahasan (hanya untuk Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Daerah); (iv) pengesahan atau penetapan; (v) pengundangan; dan (vi) pemaltauan dan peninjauan. Sementara itu proses Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan secara materiil harus dilaksaaakan di semua tahapan Standar Operasional Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan dimaksudkan sebagai ketentuan baku dan rinci dalam setiap langkah atau prosedur yarrg digunakan dalam proses Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan sehingga menjadi panduan bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Pemrakarsa dari Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan proses Harmonisasi Rancangan Peraturan Daera-h dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah.