Pencarian SOP
Masukkan kata kunci atau gunakan filter untuk mencari SOP
Hanya SOP yang telah dipublikasikan yang ditampilkan.
Hasil Pencarian (3544)
Pendalaman Materi Rancangan Peraturan Daerah
W.32.OT.02.02-80
SOP Berkaitan Dengan Pelaksanaan Kegiatan Pendalaman Materi Rancangan Peraturan Daerah
Mediasi dan Konsultasi Peraturan Daerah
W.32.OT.02.02-79
SOP Berkaitan Dengan Pelaksanaan Kegiatan Media dan Konsultasi Peraturan Daerah
Fasilitasi Penyusunan Legislasi Daerah
W.32.OT.02.02-78
SOP Berkaitan Dengan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Legislasi Daerah
Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik
W.32.OT.02.02-77
SOP Berkaitan Dengan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik
Peningkatan Pemahaman Penyusunan Prolegda dan / atau Naskah Akademik
W.32.OT.02.02-76
SOP Berkaitan Dengan Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Pemahaman Penyusunan Plogda dan/atau Naskah Akademik
Analisa dan Evaluasi Hukum
W.32.OT.02.02-75
SOP Berkaitan Dengan Pelaksanaan Kegiatan Analisa dan Evaluasi Hukum
VERIFIKASI SPM UP
W.8-KU.02.01-507
Verifikasi Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM UP) adalah proses pemeriksaan terhadap permintaan pembayaran yang diajukan oleh satuan kerja untuk penggantian uang persediaan yang telah digunakan dalam kegiatan operasionalnya. Uang persediaan digunakan untuk pembelian barang atau pembayaran yang bersifat mendesak dan tidak dapat dilakukan melalui mekanisme pengadaan barang/jasa formal.
VERIFIKASI PERMINTAAN PEMBAYARAN MELALUI SURAT PERINTAH MEMBAYAR GANTI UANG PERSEDIAAN ( SPM GUP )
W.8-KU.02.01-506
Verifikasi Permintaan Pembayaran melalui Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan (SPM GUP) adalah proses pemeriksaan dan validasi terhadap dokumen dan pengeluaran yang diajukan untuk penggantian uang persediaan yang telah digunakan oleh satuan kerja. Proses verifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengeluaran tersebut sah, sesuai dengan anggaran, dan memenuhi ketentuan yang berlaku.
USULAN PERSERTIFIKATAN TANAH
W.8-PB.03.03-291
Usulan Persertifikatan Tanah adalah proses pengajuan untuk mendapatkan sertifikat hak atas tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh instansi pemerintah atau pihak lainnya. Sertifikat tanah ini berfungsi sebagai bukti hukum yang sah mengenai status kepemilikan atau penguasaan atas tanah tersebut. Proses ini sangat penting dalam pengelolaan aset negara, terutama untuk memastikan bahwa tanah yang digunakan untuk kepentingan publik atau pemerintah tercatat secara resmi.