Pencarian SOP
Masukkan kata kunci atau gunakan filter untuk mencari SOP
Hanya SOP yang telah dipublikasikan yang ditampilkan.
Hasil Pencarian (3544)
USULAN PENGAJUAN PENGHAPUSAN ASET TETAP
W.8-PB.05.05-294
Usulan Pengajuan Penghapusan Aset Tetap adalah proses yang dilakukan untuk mengusulkan penghapusan aset tetap milik negara yang sudah tidak layak digunakan, rusak, hilang, atau tidak relevan lagi untuk operasional instansi pemerintah. Aset tetap tersebut, seperti kendaraan, gedung, atau peralatan yang sudah tidak berfungsi atau sudah habis masa manfaatnya, perlu dihapuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka pengelolaan BMN yang transparan dan akuntabel.
Bimbingan Teknis Perancangan Peraturan Daerah
W.32.OT.02.02-74
SOP Berkaitan Dengan Pelaksanaan Kegiatan
USULAN PENGAJUAN PEMINDAHTANGANAN BMN
W.8-PB.04.01-292
Usulan Pengajuan Pemindahbapakan (Peminahdangan) Barang Milik Negara (BMN) adalah proses pengajuan untuk pemindahan status atau kepemilikan atas aset negara dari satu instansi atau satuan kerja ke instansi atau satuan kerja lain, atau dalam beberapa kasus, untuk diserahkan kepada pihak lain yang berhak (misalnya melalui hibah atau jual beli). Proses pemindahbakaan BMN ini diatur agar pengelolaan aset negara dilakukan secara transparan, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
REVISI PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN (POK)
W.8-KU.02.01-514
Revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) adalah proses perubahan atau pembaruan terhadap pedoman yang mengatur pelaksanaan suatu kegiatan atau program. POK berfungsi sebagai panduan dalam menjalankan kegiatan yang sudah direncanakan dan dianggarkan. Revisi POK biasanya dilakukan untuk menyesuaikan dengan perubahan kebijakan, perkembangan situasi, atau hasil evaluasi yang memerlukan penyesuaian dalam pelaksanaan kegiatan.
REVISI DAFTAR ISIAN PENGGUNAAN ANGGARAN
W.8-KU.02.01-513
Revisi Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) adalah proses perubahan atau penyesuaian terhadap daftar anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA (Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran) oleh instansi pemerintah. DIPA berfungsi sebagai acuan dalam pelaksanaan anggaran oleh satuan kerja, dan revisi dilakukan ketika ada perubahan baik dalam alokasi dana maupun kegiatan yang direncanakan. Revisi ini biasanya dilakukan untuk mencerminkan perubahan kebijakan, penyesuaian terhadap kebutuhan operasional, atau koreksi kesalahan dalam perencanaan anggaran.
PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG (LS)
W.8-KU.02.01-505
Permintaan Pembayaran Langsung (LS) adalah prosedur yang digunakan oleh satuan kerja untuk meminta pembayaran langsung atas suatu pengeluaran yang telah dilakukan. Pembayaran langsung ini dapat dilakukan untuk berbagai kebutuhan yang mendesak atau yang tidak dapat diproses melalui mekanisme biasa, misalnya untuk pembayaran kepada pihak ketiga yang sudah memenuhi persyaratan tertentu, seperti pembayaran tagihan rekanan atau pembayaran lainnya yang bersifat langsung dan tidak melibatkan prosedur panjang.
PERMINTAAN GANTI UANG PERSEDIAAN
W.8-KU.02.01-503
Permintaan Ganti Uang Persediaan (GUP) adalah prosedur yang dilakukan oleh satuan kerja untuk mengajukan penggantian uang persediaan yang telah digunakan dalam pengeluaran operasional yang bersifat rutin atau tidak terduga. Uang persediaan digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja yang tidak dapat diprediksi atau untuk pengeluaran yang tidak memerlukan proses pengadaan barang/jasa formal.
PENYUSUNAN KEUANGAN TINGKAT WILAYAH SEMESTERAN / TAHUNAN
W.8-KU.02.01-511
Penyusunan laporan keuangan tingkat wilayah semesteran atau tahunan adalah proses penyusunan laporan yang menggambarkan kondisi keuangan pemerintah di tingkat wilayah atau provinsi, yang mencakup pendapatan, belanja, aset, kewajiban, dan ekuitas. Laporan keuangan tingkat wilayah ini menjadi bagian penting dalam sistem pengelolaan keuangan negara untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan anggaran di tingkat daerah.
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN / TAHUNAN
W.8-KU.02.01-511
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran/Tahunan adalah proses penyusunan laporan yang mencerminkan kondisi keuangan instansi pemerintah pada akhir periode tertentu, baik itu semesteran (setengah tahunan) maupun tahunan. Laporan keuangan ini penting untuk memberikan gambaran yang jelas tentang pendapatan, belanja, aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah, yang nantinya akan dievaluasi untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara dilakukan secara efisien, akuntabel, dan transparan.