Pencarian SOP
Masukkan kata kunci atau gunakan filter untuk mencari SOP
Hanya SOP yang telah dipublikasikan yang ditampilkan.
Hasil Pencarian (3544)
PENGAJUAN PEMANFAATAN BMN
W.8-PB.03.02-285
Pengajuan pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) adalah proses pengajuan izin untuk memanfaatkan aset milik pemerintah yang masih tercatat sebagai BMN namun belum digunakan secara optimal. Pemanfaatan BMN ini dapat dilakukan dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan (KSP), atau bentuk lain yang sesuai ketentuan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan nilai ekonomi dari aset pemerintah tanpa mengubah status kepemilikan.
PENGAJUAN GAJI
W.8-KU.02.01-509
Pengajuan gaji adalah proses pengajuan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai oleh satuan kerja kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk memastikan bahwa gaji dapat dibayarkan tepat waktu. Pengajuan ini memerlukan kelengkapan data dan dokumen pendukung agar gaji pegawai dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
PENERIMAAN BMN
W.8-PB.04.01-284
Penerimaan Barang Milik Negara (BMN) adalah proses penerimaan aset yang diperoleh melalui berbagai mekanisme, seperti pembelian, hibah, atau hasil pekerjaan proyek. Proses penerimaan ini dilakukan untuk memastikan bahwa BMN yang diterima sesuai dengan spesifikasi, jumlah, dan kondisi yang telah disepakati dalam kontrak atau perjanjian. Penerimaan BMN yang baik mendukung pengelolaan aset pemerintah yang transparan, akuntabel, dan tertib administrasi.
PENGAJUAN PERMINTAAN PEMBAYARAN MELALUI SURAT PERINTAH MEMBAYAR LANGSUNG(ls) KE REKENING PIHAK KE 3 / REKANAN
W.8-KU.02.01-500
Pengajuan permintaan pembayaran melalui Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) ke rekening pihak ketiga atau rekanan adalah prosedur pengajuan pembayaran langsung yang dilakukan oleh satuan kerja kepada pihak ketiga (rekanan) yang telah memberikan barang atau jasa kepada pemerintah. Pembayaran ini ditujukan untuk memenuhi kewajiban pemerintah secara langsung ke rekening rekanan, bukan melalui bendahara pengeluaran. Proses ini memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran.
REKONSILIASI INTERNAL DATA BMN TINGKAT WILAYAH
W.8-PB.04.04-283
Rekonsiliasi Internal Data Barang Milik Negara (BMN) tingkat wilayah adalah proses untuk memastikan kesesuaian dan keakuratan data BMN antara unit kerja di wilayah tersebut. Proses ini melibatkan pengecekan dan penyesuaian data agar informasi terkait aset BMN sesuai dengan catatan dalam Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) atau sistem serupa yang digunakan oleh instansi pemerintah. Rekonsiliasi ini penting agar laporan BMN yang dihasilkan di tingkat wilayah akurat, lengkap, dan sesuai standar akuntansi pemerintah.
REKONSILIASI INTERNAL DATA BMN TINGKAT WILAYA
W.8-PB.04.04-283
Rekonsiliasi Internal Data Barang Milik Negara (BMN) tingkat wilayah adalah proses untuk memastikan kesesuaian dan keakuratan data BMN antara unit kerja di wilayah tersebut. Proses ini melibatkan pengecekan dan penyesuaian data agar informasi terkait aset BMN sesuai dengan catatan dalam Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) atau sistem serupa yang digunakan oleh instansi pemerintah. Rekonsiliasi ini penting agar laporan BMN yang dihasilkan di tingkat wilayah akurat, lengkap, dan sesuai standar akuntansi pemerintah.
PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ) BENDAHARA PENGELUARAN
W.8-KU.02.01-508
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Pengeluaran adalah proses pelaporan yang dilakukan oleh bendahara untuk melaporkan seluruh transaksi dan pengeluaran yang telah dikelola dalam suatu periode tertentu, biasanya bulanan atau tahunan. LPJ ini penting untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara serta memastikan bahwa anggaran telah digunakan sesuai ketentuan.
E-REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN TINGKAT SATUAN KERJA DAN KPPN
W.8-KU.02.01-501
E-Rekonsiliasi Laporan Keuangan adalah sistem berbasis elektronik yang digunakan untuk melakukan rekonsiliasi laporan keuangan antara Satuan Kerja (Satker) dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Rekonsiliasi ini dilakukan untuk memastikan kesesuaian data keuangan antara kedua pihak, sehingga laporan yang dihasilkan lebih akurat, akuntabel, dan sesuai dengan standar pelaporan keuangan pemerintah.
PENATAUSAHAAN PENGELOLAAN PENERIMAAN HIBAH UANG
W.32.OT.02.02-0117
PENATAUSAHAAN PENGELOLAAN PENERIMAAN HIBAH UANG